Jokowi
meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melakukan tugas pengawasan pemilu
secara tegas, termasuk dalam hal penegakan hukum berkenaan dengan pesta
demokrasi lima tahunan tersebut, kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja.
"Permintaan
Jokowi agar Bawaslu tegak dari mulai awal penegakan hukum, baik penegakan hukum
pidana dan penegakan hukum administrasi," kata Bagja kepada awak media di
lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, seusai ia dan jajarannya bertemu
Presiden Jokowi.
Menurut
Bagja, dalam audiensi tersebut Jokowi sempat mengapresiasi pengalamannya
diperiksa Bawaslu semasa dalam proses pencalonan, termasuk sebagai Wali Kota
Surakarta, Jawa Tengah dan Gubernur DKI Jakarta.
"Beliau
mengapresiasi dan menilai inilah yang diperlukan ke depan, penegakan hukum yang
tegas sehingga para peserta pemilu menjadi berhati-hati dalam melakukan
proses-proses kampanye, penggalangan masa, dan lain-lain," katanya.
Jokowi
berpesan kepada Bawaslu agar terus menjaga ketegasan tersebut guna memperbaiki
penyelenggaraan Pemilu 2024 secara berkelanjutan di masa mendatang.
Ia mengatakan bahwa Bawaslu RI dan pemerintah memiliki kesamaan pandangan terkait politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), hoax, serta kampanye hitam.
0 komentar:
Posting Komentar